SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi memperluas gerakan literasi masyarakat melalui kolaborasi Dinas Perpustakaan dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Sigi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses bahan bacaan sekaligus mendorong budaya membaca di berbagai ruang publik.
Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Dinas Perpustakaan Sigi Imron Noor, Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho, dan Kepala Dinas Kesehatan Sigi dr. Trieko Stefanus Larope, usai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor Bupati Sigi, Senin (17/8/2026).
Penandatanganan tersebut disaksikan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, Kajari Sigi Irwan Ganda Saputra, Pabung 1306 Kota Palu Mayor Inf Tarno, serta sejumlah tamu undangan.
Kepala Dinas Perpustakaan Sigi, Imron Noor, mengatakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan difokuskan pada penyediaan pojok baca di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sigi.
Pojok baca tersebut ditempatkan di lingkungan pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memanfaatkan waktu menunggu antrean dengan membaca.
“Dinas Kesehatan kita MoU mengenai pojok baca. Jadi di lingkungan semua Puskesmas itu ada pojok baca untuk menunggu antrean,” kata Imron.
Sejauh ini, pojok literasi telah tersedia di UPT Puskesmas Gimpu, Puskesmas Dolo, Puskesmas Kaleke, Puskesmas Marawola, dan Puskesmas Kinovaro.
Menurut Imron, keberadaan pojok baca di Puskesmas menjadi salah satu cara untuk mendekatkan akses literasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan membaca tidak hanya berlangsung di sekolah atau perpustakaan, tetapi juga dapat dilakukan di ruang pelayanan publik.
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, serta mendukung upaya pemberantasan buta aksara di Kabupaten Sigi.
“Ini bagian dari upaya kita meningkatkan daya baca masyarakat,” ujarnya.
Arsip Produk DPRD Dikelola Perpustakaan
Selain dengan Dinas Kesehatan, kerja sama Dinas Perpustakaan Sigi dengan DPRD diarahkan untuk memperkuat budaya baca sekaligus pengelolaan arsip dan dokumen yang dihasilkan lembaga legislatif.
Imron menjelaskan, berbagai produk hukum maupun dokumen DPRD Sigi nantinya dapat dikelola dan diarsipkan melalui Dinas Perpustakaan. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai produk kelembagaan DPRD.
“Produk-produk hukum dan produk lainnya yang ada di DPRD itu kita arsipkan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi,” katanya.
Ia mengatakan penguatan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga dengan kemudahan masyarakat memperoleh informasi, pengetahuan dan sumber sejarah daerah.
Karena itu, Dinas Perpustakaan Sigi juga memberikan perhatian terhadap pengenalan sejarah lokal dan tokoh-tokoh daerah kepada generasi muda.
Imron menyebut masih banyak sejarah dan tokoh perjuangan daerah yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Salah satunya Karajalemba beserta sejarah perjuangannya di wilayah Kulawi.
“Kita coba memperkenalkan semua itu melalui ini tadi, MoU dengan Dinas Kesehatan dan DPRD,” ujarnya.
Capaian Literasi Meningkat
Upaya penguatan literasi tersebut juga menunjukkan perkembangan positif. Imron menyebut capaian literasi Kabupaten Sigi berdasarkan pengukuran di tingkat provinsi mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sigi hari ini pencapaiannya naik satu digit. Itu perhitungan dari provinsi,” ungkapnya.
Ke depan, Dinas Perpustakaan Sigi juga akan memperkuat budaya membaca sejak usia dini dengan menyasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Menurut Imron, pembiasaan membaca sejak usia dini penting untuk membangun budaya literasi secara berkelanjutan.
Selain memperluas akses secara langsung melalui ruang publik, Dinas Perpustakaan Sigi juga mengembangkan layanan perpustakaan digital. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara daring dan meminjam buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
“Jadi kita tidak lagi harus ke perpustakaan. Kita mendaftar secara digital dan kita dapat buku selama tujuh hari untuk peminjaman,” jelasnya.
Melalui kolaborasi dengan DPRD dan Dinas Kesehatan, serta pengembangan layanan digital dan pengenalan sejarah daerah, Pemerintah Kabupaten Sigi berharap akses terhadap bahan bacaan semakin dekat dengan masyarakat.
Gerakan literasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan minat dan kemampuan membaca, tetapi juga memperluas pengetahuan masyarakat serta menjaga pengetahuan sejarah dan identitas daerah.





