PALU – Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan 10 desa sebagai percontohan program penghidupan inklusif dan peka risiko bagi penyandang disabilitas dan perempuan, guna memperkuat ketangguhan sosial ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, saat membuka workshop penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy Program Penghidupan Inklusif dan Peka Risiko (Pakagasi) di Kota Palu, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, 10 desa tersebut menjadi pilot project yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Sigi.

“Sepuluh desa ini menjadi percontohan, sehingga praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi di desa lainnya,” ujar Nuim.

Program Pakagasi menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, dengan tujuan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan desa dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

Pelaksanaannya mencakup 10 desa di tiga kecamatan, yakni Desa Bangga, Bulubete, dan Rogo di Kecamatan Dolo Selatan; Desa Omu, Simoro, dan Pakuli Utara di Kecamatan Gumbasa; serta Desa Pombewe, Jono Oge, Lolu, dan Mpanau di Kecamatan Sigi Biromaru.

Program tersebut mendapat pendampingan dari Yayasan Sikola Mombine dengan dukungan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) dan Kementerian Dalam Negeri.

Nuim Hayat mengapresiasi kontribusi lembaga mitra yang dinilai telah membantu pemerintah daerah dalam menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat.

“Tidak semua sektor dapat dijangkau pemerintah. Program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan rentan dan penyandang disabilitas,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program di 10 desa tersebut sebagai dasar pengembangan ke wilayah lain.

“Program yang sudah berjalan perlu dievaluasi agar dapat diperbaiki dan direplikasi di desa-desa lainnya,” ujarnya.

Workshop tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah, perwakilan masyarakat, serta unsur Forkopimda tingkat provinsi. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh pihak ASB, Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Program Pakagasi sendiri telah berjalan sejak 2023 dan akan berakhir pada Desember 2026. Pemerintah Kabupaten Sigi berharap kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah terus diperkuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.